Pendekatan ‘Transisional’ dalam Perjuangan Revolusioner

 

DI INDONESIA saat ini, kita menghadapi sebuah dilema.

Dari satu sisi, Indonesia sudah menjadi masyarakat kapitalis, dan telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang khas kapitalis, sehingga secara obyektif sudah siap untuk revolusi sosialis. Seharusnya kita tidak puas lagi dengan tuntutan minimal tentang demokrasi liberal atau kenaikan upah . Namun di sisi lain, faktor subyektif sangatlah lemah. Kelas buruh dan rakyat pada umumnya takut akan istilah "sosialis" (sekaligus tidak mengerti apa itu sosialisme sebenarnya) dan gerakan revolusioner masih kecil, sehingga untuk mendengungkan slogan-slogan maksimal seperti "Sosialisme sekarang juga" tidak efektif. Kita harus mencari sebuah "jembatan" antara kedua kubu ini, dengan tuntutan-tuntutan transisional antara yang minimal dan yang maksimal.

Tuntutun transisional punya sejarah panjang. Sudah dalam revolusi-revolusi tahun 1848, setelah menyaksikan pengkhianatan golongan borjuis terhadap revolusi mereka sendiri, Karl Marx megajukan beberapa tuntutun yang sangat konkrit, tetapi yang mengandung potensi radikal mengarah ke sosialisme. Seperti ditulis John Rees:

"Dihadapkan dengan pengkhianatan kaum borjuis yang jauh lebih besar dari yang mula-mula diperkirakan, Marx dan Engels merubah analisis strategis mereka. Marx dan Engels sekarang berkesimpulan bahwa aksi yang independen dari kelas pekerja dan sebuah pendirian yang lebih kritis mengenai isu-isu taktis dan juga teori, terhadap kaum borjuasi demokrat adalah essensial. Penjelasan Marx mengenai sikap para pekerja kepada para demokrat adalah benar-benar relevan dengan situasi sekarang di Indonesia, sehingga perlu untuk dikutip secara penuh:

"Para pekerja 'harus mendorong usulan-usulan dari para demokrat kepada logika ekstrim mereka (kaum demokrat akan, dalam segala hal, bertindak dengan cara yang reformis dan tidak revolusioner) dan merubah usulan-usulan tersebut menjadi sebuah serangan langsung kepada hak milik pribadi. Kalau, sebagai misal, kaum borjuasi kecil mengusulkan pembelian perusahaan kereta api dan pabrik-pabrik, kaum pekerja harus menuntut agar perusahaan kereta api dan pabrik-pabrik ini secara langsung disita saja tanpa konpensasi sebagai milik dari kaum reaksioner. Kalau para demokrat mengusulkan sebuah pajak proporsional, maka para pekerja harus menuntut sebuah pajak progresif; kalau para demokrat mengusulkan suatu pajak progresif yang moderat, maka para pekerja harus menuntut sebuah pajak yang mana tarifnya begitu tinggi sehingga kapital yang besar akan hancur karenanya; kalau para demokrat menuntut adanya pengaturan hutang-hutang negara, maka para pekerja harus menuntut penghapusan hutang-hutang nasional. Tuntutan kaum pekerja, dengan demikian harus meradikalisasi ukuran dan konsesi dari kaum demokrat.'

"Apa yang penting di sini adalah metode Marx: ia menekankan agar para pekerja untuk berdiri satu tahap di depan dari kaum oposisi liberal dan ia menekankan agar tuntutan mereka, sementara masih "demokratik", memiliki sebuah isi kelas yang spesifik, yang mana akan mempertentangkan kaum pekerja dengan kaum liberal demokrat. Inilah mengapa, di Indonesia sekarang, kaum sosialis jangan hanya mengikuti slogan-slogan yang populer di pergerakan, slogan-slogan yang mana dapat diterima oleh Megawati dan Amien Rais. Sebagai contoh, 'Cabut Dwifungsi ABRI' harus selalu dikombinasikan dengan slogan 'Potong anggaran militer, beri makan yang lapar'. Slogan yang kedua tetap sebuah 'tuntutan yang demokratik' dalam beberapa hal, tetapi ia juga menaikkan isu-isu yang spesifik terhadap kelas pekerja dan mengkombinasikan mereka dengan suatu serangan terhadap negara, yang mana Megawati dan Amien Rais akan enggan mendukungnya."

 Begitu komentar John Rees tentang metode Karl Marx. Dalam revolusi di Rusia tahun 1917, kaum Bolshevik juga menaikkan slogan-slogan seperti "Peace, bread and land" -- "Perdamaian [artinya: perang harus segera diselesaikan], pangan, tanah". Sebuah tuntutan yang sangat konkrit dan bisa masuk akal setiap buruh atau petani, karena mereka sangat menderita dalam perang, sangat lapar, dan kaum tani sangat memerlukan tanah. Tetapi pemerintah borjuis tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.

Di tahun 1930-an Trotsky merumuskan Program Transisional, yang memang tidak sempurna -- dan para pengikut Trotsky kadang-kadang memakai program itu dengan terlalu dogmatis. Tetapi prinsipnya bagus. Sekali lagi kita mulai dari kepentingan konkrit massa rakyat, sekaligus mencari, dalam kepentingan itu, unsur-unsur yang dari satu segi tampaknya sangat logis untuk semua orang -- tetapi dari segi yang lain tidak akan dan tidak bisa dipenuhi oleh sistem kapitalis. Kita berjuang bersama massa untuk tuntutan itu. Mereka tidak mulai memperjuangkan tuntutan tersebut karena mau menuju ke sosialisme. Mungkin mereka belum setuju dengan sosialisme atau tidak tahu-menahu. Mereka berjuang demi kepentingan yang di depan mata. Tetapi dari awal kita menjelaskan, bahwa hanya dengan sosialisme* tuntutan itu dapat tercapai. Dan dalam perjuangan bersama, kita mendiskusikan hal ini berulang-ulang, sampai mereka melihat dari pengalaman praktis bahwa cita-cita mereka tidak akan dipenuhi oleh Habibie ataupun Megawati, dan hanya bisa tercapai dengan revolusi sosialis*.

Kutipan tadi dari John Rees sudah memberikan satu contoh dari slogan-slogan yang bisa dimajukan dalam konteks Indonesia. Saya kutip ulang:

"Sebagai contoh, 'Cabut Dwifungsi ABRI' harus selalu dikombinasikan dengan slogan 'Potong anggaran militer, beri makan yang lapar'. Slogan yang kedua tetap menjadi sebuah 'tuntutan yang demokratik' dalam beberapa hal, tetapi ia juga menaikkan isu-isu yang spesifik terhadap kelas pekerja dan mengkombinasikan mereka dengan suatu serangan terhadap negara, yang mana Megawati dan Amien Rais akan enggan mendukungnya."

Sebagai contoh lain, slogan "Adili Suharto" telah digabungkan dengan slogan-slogan tambahan seperti "Nasionalisi perusahaan Suharto dan kroni-kroninya." Ini tampaknya logis dan rada moderat, tetapi sebetulnya kebanyakan perusahaan para konglomerat adalah hasil KKN, sehingga tuntutan ini akan mengancam sistem kapitalis. Namun kita tidak boleh puas hanya dengan langkah ke depan ini, melainkan juga harus berusaha untuk terus meradikalisasi tuntuntan baru tersebut, misalnya dengan menambahkan: "nasionalisasi di bawah pengelolaan demokratis kaum pekerja." Rasanya ini bisa diterima oleh (paling tidak) sebuah minoritas dari kaum aktivis buruh, karena sesuai dengan slogan "demokrasi" yang ada di lidah setiap politisi serta birokrat dewasa ini. Tetapi di saat yang sama, betul-betul mengarah ke revolusi sosialis. Begitu mereka mengaku setuju dengan tuntutan tersebut, kita mulai menjelaskan kepada mereka bahwa inilah yang dimaksudkan dengan istilah "sosialis".

Makanya konsep-konsep masyarakat sosialis juga bisa disosialisikan dengan cara ini.

Kalau kita berdiri di depan gerbang pabrik dan meneriakkan semboyan-semboyan sosialis, jelas itu tidak ada gunanya sama sekali, bahkan sebaliknya: kaum buruh bisa takut dan kita sendiri bisa diciduk.

Tetapi kalau kita duduk-duduk di warung bersama beberapa buruh, dan kita memulai perbincangan tentang koperasi, mereka tidak akan takut. Koperasi adalah hal yang biasa saja, dan dianggap bagus oleh semua orang, termasuk Amien Rais, Adi Sasono, bahkan Habibie. Kenapa harus takut? Kemudian kita katakan: kalau koperasi itu bagus, kenapa semua ekonomi nasional tidak bisa dirubah menjadi koperasi dalam skala besar?

Bagaimana koperasi yang begitu besar bisa dikelola? Di sini kita mulai sekali lagi dari konsep demokrasi yang sangat populer itu. Mana ada politisi atau tokoh terkenal lainnya yang tidak mengaku pro-demokrasi? Pemerintah nasional harus demokratis. Nah, kalau pemerintah nasional (yang begitu besar dan luas) bisa menjadi demokratis, kenapa ekonomi kooperatif itu tidak bisa menjadi demokratis pula?

Atau mungkin kita berargumentasi begini: Tuntutun demokrasi adalah berkaitan erat dengan pencabutan dwifungsi ABRI. Pemerintahan harus diambil dari tangan para jenderal. Itu pendapat umum. Nah, prinsip itu kita kembangkan secara lebih luas. Para jendral juga memiliki banyak perusahaan. Kepemilikan itu berasal dari KKN. Sehingga logis saja kalau kita mentuntut agar perusahaan itu dinasionalisasi dan menjadi BUMN, artinya menjadi bagian dari pemerintahan. Terus argumentasi ini kita lanjutkan: jalan-jalan tol milik Tutut harus di nasionalisasi, IPTN juga...;

Sehingga banyak perusahaan yang harus menjadi bagian dari pemerintahan. Tetapi pemerintahan harus demokratis, ya kan? Kalau begitu, BUMN juga harus demokratis, karena kita semua setuju dengan prinsip demokrasi. Demokrasi dalam sebuah perusahaan -- bentuknya bagaimaina? Ya, sebaiknya para karyawanlah yang mengelola perusahaan itu secara demokratis, dengan memilih orang-orang yang dipercaya untuk menjadi "manajer".

Dengan argumentasi semacam ini kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip sosialisme secara konkrit. Balasan para aktivis buruh mungkin begini: "Idenya bagus, tapi rezim tidak akan mentolerir perubahan seperti itu, dan Megawati juga tidak setuju." Jawab kita: Ya, memang betul. Itu sebabnya kita butuhkan sebuah partai politik kaum buruh yang independen dan revolusioner.

Yang penting di sini bukan rinci-rincinya. Mungkin ada tuntutan lain yang lebih efektif, itu terserah kawan-kawan setempat. Yang penting adalah metodenya. Dalam setiap situasi, para revolusioner harus mencari peluang untuk mengambil tuntutan dan keluhan yang timbul secara spontan, dan melengkapi tuntutan-tuntutan tersebut dengan unsur-unsur tambahan yang membawa perjuangan dan kesadaran kaum aktivis buruh satu langkah ke depan.

Ke depan... tapi ke arah yang mana? Dalam masyarakat ada bermacam-macam pendapat tentang jalan yang harus ditempuh. Ini sebabnya diskusi sosialisme di dalam golongan revolusioner tidak boleh ditunda. Metode transisional memang berjalan setindak demi setindak, tapi dari awal harus menempuh jalan sosialis.

--Oleh: Julian (April 1999)

[*Kalau ada yang takut akan istilah sosialis, baiklah di depan massa kita pakai istilah lain seperti perubahan radikal, sistem kerakyatan, atau pemerintahan pekerja. Asal prinsip-prinsip pokok sosialisme tidak terlupakan.]

Kembali ke homepage